Mediafakta.id l Pesawaran Lampung – Kegiatan yang seharusnya murni bernuansa religius, namun ada dugaan disusupi kepentingan politik dengan pembagian amplop bergambar Nanda kepada peserta. Hak itu terlihat pada peziarah religius yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Pesawaran yang menuai perhatian masyarakat setelah muncul dugaan adanya kampanye terselubung oleh salah satu calon Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, Sabtu 19-10-2024.
Seorang peserta yang enggan disebutkan namanya menyatakan keterkejutannya ketika menerima amplop tersebut. "Di dalam bus, kami diberi amplop yang bergambar Nanda Indira. Saya tidak tahu apa maksudnya, tetapi karena semua peserta lain juga menerimanya, saya ikut saja," ungkapnya.
Peserta lain juga menambahkan bahwa amplop tersebut berisikan uang." Terdapat uang sebesar Rp.350.000," Jelasnya
Berita mengenai pembagian amplop tersebut cepat menyebar di masyarakat, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik lokal.
"Ini adalah bentuk politisasi yang tidak etis, terlebih dalam acara keagamaan. Kegiatan religius seperti ziarah seharusnya bebas dari kepentingan politik," ujar seorang pengamat politik.
Kritik juga datang dari tokoh masyarakat dan pendiri Kabupaten Pesawaran, Mualim Taher. Ia menyampaikan kekhawatirannya terkait dugaan bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan ziarah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pesawaran.
"APBD seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, terutama jika melibatkan calon yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat daerah, seperti Nanda yang merupakan istri Bupati saat ini," ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, baik pihak Pemerintah Daerah Pesawaran maupun tim sukses Nanda Antoninus belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat menuntut adanya penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar aturan pemilihan umum, serta memastikan proses pemilihan Bupati Pesawaran berjalan jujur dan adil.
Publik menilai bahwa tindakan cepat dari pihak berwenang diperlukan untuk menjaga integritas demokrasi di daerah tersebut. Sementara itu, isu ini terus berkembang dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Pesawaran, yang berharap adanya klarifikasi resmi terkait penggunaan dana dan dugaan politisasi dalam kegiatan religius. (Lasman)
0 Komentar