Mediafakta.id l Pesawaran l Lampung -- Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menyerukan netralitas dari TNI, Polri, dan ASN dalam pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Namun hal itu terjadi kasus dugaan pelanggaran muncul di Kabupaten Pesawaran yakni Camat Negrikaton, Enggo Pratama terkesan cuex intruksi Kapolda karena terdapat mobil dinasnya tertangkap warga membawa alat peraga kampanye (APK) salah satu calon Bupati Pesawaran pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Peristiwa ini bermula ketika mobil Toyota Rush bernomor polisi BE 2389 GQ ditemukan terparkir di halaman kantor kecamatan sekitar pukul 09.00 WIB. Warga yang curiga langsung memeriksa dan mendapati bahwa di dalam mobil tersebut terdapat banner calon Bupati nomor urut dua, Nanda Indira – Antonius.
Meski demikian, saat kejadian, pemilik mobil, Camat Negrikaton Enggo Pratama, tidak ditemukan di lokasi. Pegawai kecamatan yang berada di tempat tersebut juga terkesan menutupi keberadaan sang camat. Setelah beberapa jam, Enggo Pratama akhirnya ditemukan warga bersembunyi di bawah meja kerjanya.
Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP), Saprudin Tanjung, yang berada di lokasi langsung meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak kepolisian membuka mobil tersebut untuk memastikan kebenaran dugaan keterlibatan camat dalam kampanye politik.
“Saya minta kepada Bawaslu dan pihak Kepolisian untuk membuka mobil camat. Jika memang benar membawa alat peraga kampanye, buktikan. Kalau perlu, bawa sebagai barang bukti, tapi sebelum dibawa, harus dibuka dulu untuk melihat isinya,” Ujarnya di Kantor Camat Negri Katon
Sementara, Ketua Bawaslu Pesawaran Fatihunnajah mengatakan, bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari Ketua Tim Pemenangan ASRI Eriawan terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN oleh Camat Negerikaton.
“Laporan tersebut disampaikan oleh Eriawan dan sudah kita terima berikut barang buktinya,”Katanya
Selain itu, Fatih menegaskan pihaknya langsung memproses dan melakukan rapat pleno menindaklanjuti laporan pelanggaran nertralitas ASN tersebut.
“Kami dari Bawaslu akan melakukan pleno apakah ini memenuhi syarat pelanggaran atau tidak. Kalaupun ada pelanggaran apakah administrasi, UU, atau ranah pidana,” pungkasnya.
Kasus ini tentu mengejutkan, mengingat Kapolda Lampung baru saja menyerukan netralitas dari semua pihak dalam Pilkada Serentak 2024. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, dalam Apel 3 Pilar Deklarasi Pilkada Damai 2024 di Bandar Lampung pada 3 Oktober 2024, mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dan keamanan.
Apel yang dihadiri oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota tersebut bertujuan untuk memastikan Pilkada berjalan dengan damai dan tanpa gesekan sosial. Dalam sambutannya, Helmy Santika menekankan bahwa netralitas TNI, Polri, dan ASN adalah kunci utama untuk menghindari potensi konflik yang dapat memecah belah masyarakat.
"Penting bagi kita semua untuk menjaga suasana damai dan menghormati setiap pilihan yang ada. Ini adalah upaya bersama agar Pilkada berjalan lancar tanpa konflik," ujarnya dalam apel tersebut.
Helmy juga menyoroti peran penting tiga pilar pengamanan, yakni Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), serta lurah atau kepala desa dalam menjaga keamanan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten dan provinsi.
“Mereka harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan di wilayah masing-masing,” tegasnya. Kapolda juga menegaskan bahwa keberhasilan menjaga kelancaran dan keamanan Pilkada bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga peran aktif seluruh elemen masyarakat.
Helmy mengingatkan bahwa TNI, Polri, dan ASN memiliki komitmen kuat untuk bersikap netral dalam proses Pilkada. Hal ini, menurutnya, merupakan tanggung jawab bersama agar pelaksanaan Pilkada berlangsung adil, jujur, dan netral.
“Kami akan mematuhi peraturan dan memastikan tidak terlibat dalam konflik kepentingan apa pun,” tegasnya.
Insiden yang melibatkan camat Negerikaton di Pesawaran ini menjadi ujian bagi komitmen netralitas yang disampaikan oleh Kapolda Lampung. Hingga kini, warga dan pihak terkait masih menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran tersebut. (Lasman/Red)
0 Komentar