Mediafakta.id,Bandar Lampung -Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung melakukan hearing rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa wajib pajak (WP) di kota Bandar Lampung.
Hearing RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II Agusman Arif, Wakil Ketua Roland Nurfa dan Sekretaris Indra Feriza,serta seluruh anggota Komisi II DPRD setempat.
Penegasan ini disampaikan Srikandi Partai Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung,Yunika Indahayati.Menurut dia,pemanggilan para wajib pajak (WP) ini juga dilakukan dalam rangka sosialisasi UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD ( Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ).
“Supaya mereka lebih memahami bagaimana implementasi penerapan UU tersebut,agar di dalam pungutan pajak tidak ada masalah dikemudian hari,”ujar Yunika Indahayati,ketika dihubungi, Jumat (17/01/2025).
Hearing tersebut dilakukan, sambung Anggota Komisi II ini, tidak lain adalah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) kota setempat dari sektor pajak.
“Tujuan kita adalah untuk mendongkrak PAD dari sektor pajak dapat lebih maksimal, seperti dari perhotelan, rumah makan, restoran dan lainnya, ” ungkapnya.
Dan juga,pemasangan Tapping Box di restoran, hotel dan rumah makan serta tempat lainnya dapat lebih optimal.
“Adanya alat tersebut dipasang adalah untuk lebih detail menghitung pemasukan pendapatan daerah dari sektor pajak.Alat tersebut dipasang dan terhubung dengan server yang ada di pemkot yakni Badan Pendapatan Daerah, jadi jangan sampai alat tersebut tidak diaktifkan,karena akan ketauan pada sistem secara otomatis,” jelasnya.
Peningkatan PAD, tidak lain adalah untuk pembangunan Kota Bandar Lampung dan yang merasakan akibat pembangunan tersebut adalah rakyat Bandar Lampung juga.
“Hearing kita utamanya agar WP dalam penggunaan Tapping Box lehin optimal,sekaligus sosialisasi UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD dan pengusaha juga lebih memahami apa isi yang terkandung dalam aturan tersebut,” imbuhnya. (*).
0 Komentar