Mediafakta.id,Bandarlampung- Anggota DPRD Kota Bandar Lampung mempertanyakan dan menyoroti bagaimana fungsi Drainase di beberapa titik yang mengakibatakan terjadinya banjir yang melanda kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu.
Hal ini terungkap saat pelaksaan hearing Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung bersama Dinas PU setempat yang di laksanakan di Ruang Komisi III DPRD ,Senin (03/02/2025).
Menurut ketua Komsi III DPRD Bandarlampung, Agus Djumadi menjelaskan bahwa musibah banjir yang melanda kota di beberapa titik,memang bencana alam,akan tetapi bagaimana drainase yang tersedia sampai tidak dapat menampung debut air dan banyak sekali titik-titik banjir yang terjadi.
“Banjir memang ada unsur alamnya.Namun,bagaimana Dinas PU sendiri dalam memfungsikan drainase,"kata Agus Djumadi.
Agus Djumadi juga menjelaskan bahwa anggaran APBD kota sendiri tidak sedikit untuk perbaikan drainase.Jadi kedepan bagaimana drainase dan sungai-sungai yang ada di Bandarlampung.
"Nah ,ini tugas PU tentunya dalam melakukan perbaikan harus semaksimal mungkin, jangan hanya sekedar proyek semata,”ucapnya.
“Tujuan Hearing evaluasi ini sebagai untuk pelaksanaan kegiatan di 2025 dan kita mau tahu seberapa serapan anggaran di 2024 di Dinas PU TA 2024,”tambah Agus Djumadi.
Ditambahkan oleh anggota komisi III DPRD Agus Widodo menyatakan bahwa saat ini Dinas PU kota sedang menjadi sorotan publik latar adanya bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Ya,masalah penanganan banjir ini memang menjadi atensi publik atau masyarakat yang terdampak banjir beberapa waktu lalu,"ucapnya.
Agus Widodo menjelaskan bahwa realisasi anggaran PU tahun 2024 senilai Miliaran khusus untuk penanganan drainas.Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar bagaimana dari pihak PU merealisasikan adanya pengelolaan drainase ini.
"Ada beberapa titik yang saya temui keberadaan drainase di daerah Pidada panjang dengan kedalaman 1 meter dan lebar 1.M serta panjang 153 meter. Lebih dari satu tahun saat ini sudah tidak berpungsi latar tersumbat akibat sampah dan tanah,"tegasnya.
"Intinya kalau penanganan dilakukan secara fokus maka banjir ini tidak akan terulang kembali,"tambahnya.
Sementara,Kepala Dinas PU setempat, edi Sutiyoso mengaku jika data yang disajikan pihaknya belum falid dan masih perlu ada perbaikan dan untuk pagu anggaran TA 2024 senilai Rp 534 M lebih termasuk piutang.Dan Realisasi Rp 446 Miliar lebih. Untuk persentase sekitar 83 persen lebih sementara realisasi fisik sekitar 99 persen.
“Dan yang belum selesai jembatan di Jalan Bayur Kemiling dan JPO depan kantor pemkot Bandarlampung, ke-duanya adendum sampai 19 Februari 2025. Dan untuk hutang 2024 Rp 77, 3 Miliar lebih,” tandasnya.
Diketahui Hearing RDP itu dipimpin Ketua komisi Agus Djumadi, Sekretaris Aderly Imeliasari, Wakil Ketua Dedi Yuginta dan anggota lainnya.legislator PKS Agus Djumadi menjelaskan, bahwa hearing dilakukan sesuai dengan agenda Badan Musyawarah (Banmus) untuk evaluasi pelaksanaan realisasi anggaran TA 2024 di masing masing OPD.(*).
0 Komentar